Kunjungan Komisi V DPR ke Bendungan Seumayam, Pidie (Foto: Dokumentasi DPR) 

nusakini.com - Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR meninjau Bendungan Seumayam, yang terletak di Gampung Pulo Hagu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Aceh, Kamis (19/01/2017). Komisi V DPR mendapat informasi, bendungan ini kerap kali jebol dihantam banjir.

Sebagaimana di informasikan dari laman dpr.go.id, Ketua Tim Kunspek, sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia mengatakan, akibat dari jebolnya tanggul ini, berdampak pada terganggunya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Bahkan, salah satu jembatan yang menjadi aliran air dari waduk, ikut jebol. Imbasnya, sumber air untuk lahan pertanian, ikut terganggu.

"Dari sisi kewenangan, ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah pengeluaran dana melalui diskresi menteri, tanpa persetujuan dari Komisi V DPR. Untuk itu kita ingin lihat, dana yang dikeluarkan untuk darurat ini, apakah dibutuhkan masyarakat," kata Yudi, usai meninjau bendungan dengan didampingi Plt. Bupati Pidie, Munawar A. Jalil beserta jajaran.

Saat meninjau kondisi bendungan, politisi F-PKS itu mendapat laporan bahwa masyarakat ingin bendungan dibuat lebih permanen, bukan bendungan darurat lagi. Pasalnya, dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat, dikhawatirkan bendungan akan jebol kembali.

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Tahun Depan, Jalan Nasional Penghubung Sultra dan Sulsel Bakal Mulus
• Presiden Tinjau SPAM Wey Momolin, Kementerian PUPR Antisipasi Peningkatan Kebutuhan Air Bersih di Saumlaki
• Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian PUPR Buka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi Pembangunan IKN di Kaltim
• Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Sepaku, Permudah Konektivitas Menuju IKN Nusantara

"Untuk itu, kami meminta kajian yang komprehensif dari Bappeda, ataupun pihak terkait, apakah bendungan ini bisa mendapat penanganan oleh pemerintah pusat. Sementara luas cakupan lahan yang ini dibawah 1000 hektar," jelas Yudi. Untuk diketahui, agar bendungan dapat ditangani oleh pemerintah pusat, minimal area pengairan harus di atas 3000 hektar.

Yudi memastikan, pihaknya akan menunggu kajian dari Pemkab Pidie dan Bappeda terkait kondisi bendungan dan waduk, sehingga dapat diketahui apakah bisa dialokasikan anggaran untuk menjadi bendungan permanen di tahun mendatang.

"Karena kita khawatir kalau sekedar ditutup saja, jebol lagi. Berulang kali kerugiannya. Ini tidak kita inginkan," tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu

Sementara itu, Kepala Bappeda Pidie Muhammad Adam mengatakan, banjir melanda beberapa waktu lalu yang menyebabkan tanggul waduk jebol dan jembatan ambruk. "Jembatan ini sebagai jalur akses kawasan perkebunan warga ambruk dalam bencana banjir beberapa waktu lalu,” jelasnya saat peninjauan kondisi bendungan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pidie, Waduk Seumayam memiliki kapasitas 882 Hektar lahan yang tersebar di 10 Gampong dari 64 Gampong dalam Kecamatan Padang Tiji. Pada awal bulan ini, terjadi banjir di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Timur, Pidie, dan Aceh Besar. Dampak banjir paling parah dirasakan di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, yang menyebabkan 73 rumah penduduk terendam banjir.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Daniel Mutaqin Syaifudin (F-PG), Andi Iwan Darmawan Azis (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-PD), Sungkono (F-PAN), dan Sahat Silaban (F-Nasdem). Hadir pula dari perwakilan pemerintah pusat, diantaranya KemenPUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan BMKG. (p/mk)